ZELFBESTUUR MENUJU KEDAULATAN HAKIKI: BAYANG-BAYANG KOLONIALISME INTERNAL DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

 

Penulis: Tjakra Mahardhika

Lebih dari satu abad yang lalu, Raden Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto menggetarkan panggung politik kolonial dengan tuntutan Zelfbestuur atau pemerintahan sendiri. Bagi sang “Raja Jawa Tanpa Mahkota”, kemerdekaan bukan sekadar pergantian bendera, melainkan penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya (exploitation de l'homme par l'homme) (Tjokroaminoto, 1924). Namun, di era kontemporer, ketika kedaulatan secara  politik telah digenggam, muncul diskursus kritis yang mempertanyakan apakah esensi kolonialisme di Indonesia benar-benar telah sirna atau hanya berganti rupa menjadi apa yang disebut para sosiolog sebagai "kolonialisasi internal" (Hechter, 1975).

 Zelfbestuur: Visi Kedaulatan Tjokroaminoto

Akar dari perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia adalah kesadaran akan martabat. Tjokroaminoto melalui Sarekat Islam menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki hak kodrati untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Tjokroaminoto, 1916). Zelfbestuur yang ia tawarkan bukan sekadar otonomi administratif, melainkan sebuah tatanan sosial yang berlandaskan keadilan dan nilai-nilai luhur. Ia memandang bahwa sistem kolonialisme yang ekstraktif hanya menempatkan tanah air sebagai objek pengerukan kekayaan bagi kepentingan pusat kekuasaan di seberang lautan (Sadi, 2018).

 Paradoks Pembangunan: Kolonialisasi Internal di Era Modern

Ironisnya, setelah delapan dekade merdeka, pola-pola hubungan yang asimetris antara "pusat" dan "daerah" kembali mengemuka. Kebijakan pembangunan yang sangat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional sering kali menerapkan logika ekstraktif yang serupa dengan era kolonial (Drake, 1989). Salah satu manifestasi nyata adalah masifnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan hilirisasi industri.

Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional agar Indonesia tidak lagi menjadi sekadar eksportir bahan mentah, hal tersebut merupakan upaya melawan neokolonialisme global. Namun, di sisi lain, implementasinya di tingkat lokal sering kali mengabaikan hak-hak ulayat masyarakat adat dan merusak ekosistem lingkungan demi kepentingan akumulasi modal yang berpusat di Jakarta atau investor asing (WALHI, 2022). Inilah yang disebut sebagai kolonialisasi internal: sebuah kondisi di mana wilayah periferi dieksploitasi oleh pusat demi kemakmuran nasional yang tidak merata (Hechter, 1975).

 Penyeragaman dan Pengikisan Identitas Lokal

Selain aspek ekonomi, kolonialisasi internal juga merambah ranah birokrasi dan budaya. Upaya negara untuk melakukan standarisasi administrasi hingga ke tingkat desa sering kali meminggirkan kearifan lokal dan hukum adat (Scott, 1998). Ketika struktur kepemimpinan tradisional dipaksa tunduk pada pola birokrasi yang seragam, terjadi pengikisan kedaulatan lokal yang pernah diperjuangkan dalam konsep Zelfbestuur. Daerah sering kali dipandang sebagai objek pembangunan yang harus "dimodernisasi" menurut standar pusat, tanpa melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat setempat (Peluso, 2006).

 Kesimpulan

Perjuangan HOS Tjokroaminoto melalui semangat Zelfbestuur belum berakhir. Selama kebijakan negara masih menempatkan daerah atau kelompok marginal sebagai objek eksploitasi demi pertumbuhan pusat, maka bayang-bayang kolonialisasi akan tetap ada. Mengisi kemerdekaan berarti memastikan bahwa kedaulatan bukan hanya milik negara secara kolektif, tetapi juga milik setiap warga di pelosok negeri agar mereka dapat menjadi tuan di tanahnya sendiri, bebas dari segala bentuk penindasan (Tjokroaminoto, 1924).

 

 

Daftar Pustaka

Drake, C. (1989). National Integration in Indonesia: Patterns and Policies. University of Hawaii Press.

Hechter, M. (1975). Internal Colonialism. University of California Press.

Peluso, N. L. (2006). Hutan Kaya, Rakyat Melarat. Jakarta: Konfiden.

Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State. Yale University Press.

Tjokroaminoto, H. O. S. (1924). Islam dan Sosialisme. Jakarta: Bulan Bintang.

WALHI. (2022). Tinjauan Lingkungan Hidup: Ekspansi Nikel.

Esai Analitis: Refleksi Pemikiran HOS Tjokroaminoto & Realita Kebijakan Modern